Mobdis Diganti Plat Hitam dan Terparkir Dekat Hotel, APH Diminta Panggil Camat Berastagi

KARO - Belum adanya klarifikasi resmi dari Camat Berastagi, Kabupaten Karo terkait mobil dinasnya yang 'Disulap' atau sengaja diganti menjadi plat hitam. Membuat sejumlah elemen masyarakat mulai angkat bicara.

Masyarakat menuding, jika mobil dinas yang dipakai David Cardona S.Sos M.I Kom diduga sering digunakan untuk keperluan pribadi dan hal-hal ilegal lainnya diluar kedinasan.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Buktinya, mobil dinas berwarna hitam jenis Terios dengan nomor polisi (Nopol) BK 1047 S itu. Sempat 'Terciduk' sedang terparkir di seputaran kawasan hotel di Berastagi disaat jam kerja sekira pukul 09:00 WIB, Jumat (13/12-2024).

Mirisnya lagi, untuk mengelabui atau berlaku curang terhadap masyarakat dan kepala daerah (Bupati-red). Stiker berlogo Pijet Podi yang dipasang diluar pintu mobil, sengaja dicabut agar tidak dapat dikenal.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

"Hal ini patut dipertanyakan. Karena mobil dinas yang dikasih, bukan mobil pribadi. Jadi jangan digunakan untuk keperluan pribadi, yang tak punya hubungan dengan dinas, " ujar Niko Lango (30), Rabu (18/12-2024) di Kabanjahe.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Dikatakannya, selaku aktivis pemerhati aset pemerintah sangat keberatan dan tidak setuju apabila mobil dinas digunakan ke hal-hal yang negatif atau ilegal.

"Saya meminta dan berharap. Inspektorat atau aparat penegak hukum (APH) segera memanggil Camat Berastagi. Audit biaya operasionalnya, bila perlu berikan sanksi yang tegas, " ketusnya lagi.

Baca juga: Bandar Togel Berinisial PT Bebas Beroperasi di Wilayah Hukum Polres Toba, Kaum Hawa Resah

Karena menurutnya, mobil dinas yang sengaja diganti plat palsu ada sanksi hukumnya. "Jangan beralasan mobil itu dipakai sopirnya. Ini juga harus ditelusuri, apa benar sopir yang bawa atau si yang bersangkutan (Camat-red), " pungkas Niko sembari menyebut akan menyurati bupati.

(Anita Theresia Manua)

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang